Ekonomi Indonesia 2027 Hadapi Tantangan Global, Pemerintah Bidik Pertumbuhan 6 Persen
BeritaTop.id - Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan ekonomi pada 2027 meskipun pertumbuhan ekonomi global diperkirakan membaik. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menilai risiko geopolitik, kebijakan proteksionisme, dan gejolak pasar keuangan masih berpotensi memengaruhi perekonomian nasional.
Di tengah ketidakpastian tersebut, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6 persen pada 2027 dan meningkat hingga 8 persen dalam jangka menengah. Untuk mencapai sasaran itu, pemerintah berupaya memperkuat konsumsi rumah tangga, mempercepat investasi, meningkatkan produktivitas, serta mendorong ekspor produk bernilai tambah.
Dradjad menyampaikan pandangan tersebut saat memberikan pidato utama (keynote speech) di Jakarta, Kamis (22/10/2026). Ia menekankan bahwa Indonesia perlu memanfaatkan ketahanan ekonomi domestik untuk menangkap peluang pertumbuhan di tengah perubahan kondisi global.
Prospek ekonomi dunia pada 2027 diperkirakan mencatat pertumbuhan sebesar 3,1 persen, dengan perdagangan global tumbuh sekitar 3,3 persen. Sementara itu, inflasi global diproyeksikan turun menjadi 3,7 persen.
Menurut Dradjad, salah satu indikator yang menunjukkan perkembangan positif adalah aktivitas manufaktur. Ia menyoroti kenaikan Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur ke zona ekspansi.
"Yang encouraging itu PMI Manufaktur, yang sebelumnya di bawah 50, sekarang growing menjadi 52,4. Kita semua tahu kalau PMI di atas 50 artinya terjadi ekspansi, dan manufaktur itu menjadi penyumbang sangat krusial bagi pertumbuhan kita," ujar Dradjad.
Fundamental Ekonomi Indonesia Masih Terjaga
Sejumlah indikator makroekonomi menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih memiliki landasan yang cukup kuat. Berdasarkan data yang disampaikan Dradjad, ekonomi nasional tumbuh 5,45 persen pada semester I-2026, sedangkan inflasi pada September 2026 tercatat sebesar 3,28 persen.
Realisasi investasi juga menunjukkan peningkatan. Selama Januari hingga September 2026, investasi mencapai Rp1.539,2 triliun atau tumbuh 7,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy).
Dari sisi sosial, tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 4,65 persen. Sementara itu, rasio Gini berada di angka 0,368 sebagai salah satu indikator untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan.
Dradjad menilai stabilitas ekonomi tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperbesar pembiayaan bagi kegiatan produktif sekaligus mempertahankan kepercayaan investor. Salah satu sektor yang berperan dalam mendukung kebutuhan pembiayaan tersebut adalah industri perbankan.
Pada Agustus 2026, kredit perbankan tumbuh 13,65 persen, sementara dana pihak ketiga (DPK) meningkat 10,94 persen. Kondisi permodalan perbankan juga tercermin dari rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) sebesar 24,10 persen.
Adapun rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) tercatat sebesar 2,11 persen.
Indikator tersebut menjadi bagian dari gambaran kondisi sektor keuangan yang dapat mendukung aktivitas ekonomi. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan pembiayaan tersalurkan ke sektor produktif agar mampu mendorong investasi, usaha, dan penciptaan lapangan kerja.
Kredit Usaha Rakyat dan Bantuan Sosial Dukung Aktivitas Ekonomi
Selain menjaga stabilitas makroekonomi, pemerintah mengandalkan program pembiayaan usaha dan bantuan sosial untuk mendukung masyarakat. Menurut Dradjad, stabilitas ekonomi perlu menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung, termasuk melalui penguatan daya beli dan kegiatan usaha.
"Stabilitas ekonomi tentu harus kita maksimalkan untuk menghasilkan manfaat nyata. Kita bisa lihat bagi masyarakat, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp250,43 triliun, bantuan sosial itu terealisasi Rp115,8 triliun," ungkapnya.
Ia menambahkan, alokasi tersebut menunjukkan kapasitas pemerintah dalam mendukung program sosial dan stimulus ekonomi bagi masyarakat.
"Jadi, sebenarnya negara masih sangat kuat mengalokasikan dana yang cukup besar untuk program-program sosial dan stimulus bagi masyarakat," lanjut Dradjad.
Program seperti Kredit Usaha Rakyat diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha, sedangkan bantuan sosial berperan membantu menjaga kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Penguatan kedua aspek tersebut menjadi bagian dari upaya mempertahankan konsumsi rumah tangga, yang merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian Indonesia.
Hilirisasi Didorong untuk Menciptakan Lapangan Kerja
Pemerintah juga menempatkan hilirisasi industri sebagai salah satu strategi untuk memperluas sumber pertumbuhan ekonomi. Melalui pengolahan bahan mentah menjadi produk dengan nilai tambah lebih tinggi, Indonesia diharapkan dapat memperkuat industri domestik sekaligus meningkatkan nilai ekonomi dari sumber daya yang dimiliki.
Dalam pemaparannya, Dradjad menyebut sebanyak 26 proyek hilirisasi dengan nilai investasi mencapai Rp225 triliun diproyeksikan mampu menciptakan sekitar 37.833 lapangan kerja pada masa mendatang.
Pengembangan proyek-proyek tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas kesempatan kerja dan memperkuat kapasitas produksi nasional. Meski demikian, pencapaian manfaatnya akan bergantung pada realisasi investasi, pelaksanaan proyek, dan kemampuan industri menghasilkan produk yang kompetitif.
Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, Dradjad menekankan perlunya peningkatan produktivitas dan percepatan investasi. Pertumbuhan investasi perlu melampaui pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), sementara ekspor harus semakin bertumpu pada produk bernilai tambah.
Efisiensi logistik juga dinilai penting agar produk Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Dengan biaya distribusi yang lebih efisien, kegiatan perdagangan diharapkan dapat berkembang dan mendukung ekspansi industri dalam negeri.
Pemerintah Perkuat Kepastian Investasi
Di tengah persaingan global dan ketidakpastian perdagangan internasional, pemerintah berupaya menciptakan iklim usaha yang lebih pasti bagi investor. Langkah ini mencakup penyederhanaan perizinan, penguatan koordinasi antarkementerian dan lembaga, serta peningkatan kepastian waktu pelayanan.
Salah satu kebijakan yang disebut Dradjad adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025. Pemerintah juga memperkuat penerapan perizinan berusaha berbasis risiko untuk menyederhanakan proses administrasi sesuai karakteristik kegiatan usaha.
Selain regulasi, penyelesaian hambatan investasi menjadi perhatian agar proyek dapat berjalan sesuai rencana. Koordinasi lintas instansi diperlukan untuk mengatasi kendala yang berkaitan dengan perizinan maupun pelaksanaan kegiatan usaha.
Dradjad menegaskan bahwa investasi dan perdagangan harus menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, bukan sekadar mempertahankan capaian yang telah ada.
"Selain itu, kita juga harus bisa memastikan bahwa investasi dan perdagangan menjadi sumber pertumbuhan baru, bukan sekadar mempertahankan momentum yang sudah ada," kata Dradjad.
Menurutnya, kepastian aturan dan akuntabilitas menjadi unsur penting untuk menjaga kepercayaan investor. Hal tersebut semakin relevan ketika risiko geopolitik, proteksionisme, dan volatilitas pasar keuangan masih berpotensi memengaruhi keputusan investasi serta arus perdagangan global.
Dengan mengoptimalkan konsumsi domestik, memperluas investasi produktif, memperkuat hilirisasi, dan meningkatkan daya saing ekspor, pemerintah berupaya membuka jalan menuju target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027. Pencapaian target tersebut akan bergantung pada pelaksanaan kebijakan, peningkatan produktivitas, dan kemampuan Indonesia merespons perubahan ekonomi global.
