Bupati Gowa Darmawangsyah Muin Prioritaskan Pelunasan Utang Daerah dan Hak ASN
BeritaTop.id - Bupati Gowa Darmawangsyah Muin memprioritaskan penyelesaian utang daerah, pemenuhan hak aparatur sipil negara (ASN), serta percepatan anggaran pembangunan setelah resmi dilantik untuk sisa masa jabatan 2025–2030.
Langkah tersebut dilakukan di tengah kondisi Kabupaten Gowa yang tidak memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026. Situasi ini terjadi setelah kemelut internal pemerintahan sebelumnya berdampak pada pengelolaan keuangan daerah dan keterlambatan pembayaran sejumlah hak pegawai.
Darmawangsyah dilantik oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman di Baruga Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Rabu (28/10/2026).
Ia mengatakan, pembenahan internal pemerintahan dan struktur keuangan daerah telah dilakukan sejak dirinya menerima surat keputusan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Gowa. Upaya tersebut akan dilanjutkan setelah dirinya resmi menjabat sebagai bupati definitif.
“Setelah definitif ini, kita fokus ke program. Tahun ini kita akan menyelesaikan persoalan internal ASN maupun persoalan anggaran, terutama kewajiban APBD kepada pihak ketiga,” kata Darmawansyah Muin melalui rilis resmi Humas Pemkab Gowa.
Utang Daerah dan Hak Pegawai Jadi Prioritas
Pemerintah Kabupaten Gowa akan mengutamakan penyelesaian kewajiban keuangan yang tertunda, termasuk pembayaran gaji, honorarium, serta hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik pegawai penuh waktu maupun paruh waktu.
Darmawansyah menyebut penanganan sejumlah persoalan keuangan daerah mulai menunjukkan perkembangan. Pemerintah daerah kini berfokus menuntaskan kewajiban yang berdampak langsung terhadap ASN dan masyarakat.
“Alhamdulillah, utang 2025 dan 2026 sudah mulai terurai. Tahun ini kita fokus menyelesaikan persoalan keuangan yang berdampak langsung kepada ASN maupun masyarakat umum,” kata Darmawansyah Muin.
Di samping penyelesaian utang, Pemkab Gowa juga mendorong percepatan penyusunan dan penetapan APBD pokok. Penyusunan anggaran tersebut akan diselaraskan dengan program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta visi dan misi pemerintah daerah.
Darmawangsyah berharap DPRD memberikan dukungan agar proses penetapan anggaran dapat berjalan lebih cepat sehingga program pembangunan bisa segera dilaksanakan.
“Saya berharap DPRD mendukung seluruh program agar APBD pokok kita bisa menjadi yang tercepat di Sulawesi Selatan,” kata Darmawansyah Muin.
Gubernur Sulsel Minta Koordinasi Diperkuat
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman berharap Darmawangsyah dapat menjalankan amanah kepemimpinan dengan baik dan menyelesaikan kewajiban pemerintahan melalui koordinasi yang solid bersama pemerintah provinsi.
Ia juga meminta bupati yang baru dilantik untuk merangkul kembali seluruh pihak demi menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
“Manfaatkan setiap waktu untuk pelayanan masyarakat dan menyelesaikan kewajiban. Kami di Pemprov Sulsel akan selalu hadir untuk mendukung. Rangkul kembali semua pihak dan jaga koordinasi agar berjalan lancar,” kata Andi Sudirman Sulaiman.
Sebelumnya, konflik politik di Kabupaten Gowa yang berujung pada pemakzulan Husniah Talenrang dari jabatan bupati disebut berdampak terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Persoalan internal yang berkepanjangan turut memengaruhi pengelolaan anggaran, hingga Kabupaten Gowa tidak memiliki APBD Perubahan 2026. Kondisi tersebut juga dikaitkan dengan keterlambatan pembayaran gaji ASN dan pegawai non-ASN.
Dengan kepemimpinan definitif yang baru, penyelesaian kewajiban keuangan, pemulihan koordinasi pemerintahan, dan percepatan program pembangunan menjadi agenda penting Pemkab Gowa ke depan.
