arpora Sumbawa Perketat Penyaluran Hibah Olahraga dari Dana Pokir DPRD
BeritaTop.id - Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga (Parpora) Kabupaten Sumbawa akan memperketat penyaluran dana hibah olahraga yang bersumber dari Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Langkah ini dilakukan melalui penguatan prosedur operasional standar (SOP), verifikasi lapangan terhadap calon penerima, serta evaluasi penggunaan anggaran sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kepala Dinas Parpora Kabupaten Sumbawa, Tata Kostara, mengatakan pengetatan prosedur diperlukan untuk mencegah munculnya data anomali dalam penyaluran bantuan.
“Akan kita kembalikan ke SOP nantinya, termasuk verifikasi lapangan terhadap calon penerima dan kita perketat lagi sebagaimana rekomendasi BPK,” kata Tata pekan kemarin.
Menurutnya, tata kelola hibah olahraga dan pariwisata menjadi perhatian setelah adanya audit khusus yang dilakukan auditor negara. Karena itu, pemerintah daerah akan meninjau kembali proses pengusulan hingga penggunaan bantuan agar pelaksanaannya lebih tertib dan sesuai ketentuan.
Tata menjelaskan, dana hibah olahraga ke depan akan diarahkan untuk mendukung peningkatan prestasi atlet, termasuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana (sarpras). Berdasarkan inventarisasi awal, masih terdapat sejumlah aspek dalam pemanfaatan hibah yang perlu diperbaiki.
“Ya mulai mengarah perbaikan tata kelola bahkan untuk program peningkatan prestasi olahraga juga mulai berjalan dengan baik termasuk mencari bibit atlet,” ucapnya.
Hasil inventarisasi sementara menunjukkan program hibah yang bersumber dari dana Pokir DPRD mencakup bidang olahraga dan pariwisata. Bantuan juga diberikan kepada organisasi kepemudaan yang tersebar di sejumlah lembaga.
Meski demikian, Tata mengaku belum memeriksa secara rinci besaran bantuan yang diterima masing-masing pihak. Data tersebut masih perlu ditelaah dan dipilah sebelum pemerintah melakukan evaluasi lebih lanjut.
Pemkab Sumbawa memastikan evaluasi penggunaan dana hibah akan dilakukan bersama untuk mengurangi risiko persoalan di kemudian hari. Pemeriksaan tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah memastikan bantuan digunakan sesuai peruntukan dan tujuan program.
“Tetap akan kita evaluasi secara bersama terhadap penggunaan dana tersebut, sehingga apa yang menjadi atensi pemerintah dalam menekan hal tidak diinginkan bisa diminimalisir,” tegasnya.
Selain mengevaluasi bantuan yang telah berjalan, pemerintah daerah juga akan memverifikasi usulan hibah dengan memperhatikan sejumlah aspek, termasuk tanggal pengajuan. Langkah tersebut menjadi bagian dari penataan proses penganggaran agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Untuk penyusunan APBD 2027, pemerintah telah menyampaikan Kerangka Umum Anggaran–Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (KUA-PPAS) kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut secara teknis. Pembahasan tersebut menjadi salah satu tahapan dalam proses penyusunan anggaran daerah berikutnya.
