Prabowo Kritik Pengusaha yang Bawa Keuntungan SDA Indonesia ke Luar Negeri
BeritaTop.id - Presiden Prabowo Subianto mengkritik praktik sejumlah pelaku usaha yang membawa keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam Indonesia ke luar negeri. Ia menilai, pemanfaatan kekayaan nasional seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian di dalam negeri, bukan justru mengalir ke negara lain.
Sorotan tersebut disampaikan Prabowo saat berpidato dalam pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Sulawesi Selatan, Sabtu (14/11/2026). Dalam pidatonya, ia menyinggung berbagai fasilitas dan izin pengelolaan usaha yang telah diberikan pemerintah kepada pelaku bisnis, termasuk hak guna usaha (HGU), izin usaha pertambangan (IUP), serta hak pengusahaan hutan tanaman industri (HTI).
"Begitu untung, untungnya dibawa keluar dari Indonesia dan ditaruh di luar," ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, pemerintah selama ini telah memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha untuk mengelola potensi sumber daya alam. Namun, ia menyayangkan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan tersebut tidak seluruhnya berputar dan memberikan dampak ekonomi di Indonesia.
Ia juga menilai bangsa Indonesia cenderung terlalu mudah memberikan berbagai fasilitas kepada pihak yang mengajukan izin usaha. Prabowo mengingatkan bahwa kemudahan tersebut semestinya diimbangi dengan tanggung jawab untuk ikut memberikan manfaat bagi negara.
"Dan bangsa Indonesia ini mungkin kebaikan, mungkin juga kelemahan kita. Kita terlalu baik. Kita ramah. Iya, kan? Sudah dikasih fasilitas, sudah dikasih HGU, sudah dikasih IUP, sudah dikasih HTI, sudah dikasih apa?" ucap Prabowo.
Prabowo selanjutnya menyoroti jangka waktu pemberian izin yang dapat mencapai belasan hingga puluhan tahun. Ia mengatakan, para pemohon kerap menyampaikan identitas sebagai warga negara Indonesia ketika mengajukan izin kepada pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat.
“Dikasih belasan tahun, puluhan tahun, kalau minta IUP, kalau minta apa itu? HGU. Ya, minta HTI, ya, ke Bupati, Gubernur, Menteri. Kalau minta, mengaku, saya Warga Negara Indonesia,” sambungnya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo meminta kalangan intelektual Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) ikut memperhatikan pengelolaan kekayaan alam nasional. Ia menilai, tokoh-tokoh organisasi tersebut memiliki kedekatan dengan masyarakat di berbagai wilayah sehingga dapat melihat langsung persoalan yang berlangsung di lapangan.
"Anda adalah pemimpin rakyat. Anda lebih dekat dari rakyat, Anda ada di daerah-daerah, Anda lihat dengan mata Anda sendiri kekayaan Anda, kekayaan rakyat kita bawa keluar, bawa keluar, bawa keluar dan hasilnya tidak tinggal di Indonesia," tuturnya.
Prabowo menegaskan, pemerintah tengah berupaya memperbaiki sistem yang dinilai belum berjalan dengan semestinya. Pembenahan tersebut ditujukan untuk menjaga kekayaan nasional agar hasil pemanfaatannya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat Indonesia.
"Yang dikerjakan oleh pembantu-pembantu saya semua ini, yang kita kerjakan adalah bagaimana kita memperbaiki sistem yang keliru, menyelamatkan kekayaan rakyat Indonesia supaya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia," tegas Prabowo.
