Bapenda Gorontalo Konsultasi ke Kemendagri, Bahas Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah
BeritaTop.id - Pemerintah Provinsi Gorontalo berupaya memperluas sumber penerimaan daerah melalui penguatan regulasi dan penjajakan peluang investasi. Upaya tersebut dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Gorontalo bersama Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo dengan berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
Kepala Bapenda Provinsi Gorontalo, Danial Ibrahim, mengatakan konsultasi tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kejati Gorontalo. Keterangan itu disampaikannya melalui sambungan telepon seluler, Sabtu (14/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung bersama Direktorat Pendapatan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, membahas sejumlah aspek kebijakan dan aturan yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah.
“Dalam pertemuan dengan Direktorat Pendapatan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, kami melakukan konsultasi terkait penguatan kebijakan dan regulasi pendapatan daerah,” ujar Danial.
Salah satu materi yang menjadi perhatian dalam konsultasi tersebut adalah evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
Selain pembenahan regulasi perpajakan dan retribusi, pembahasan juga diarahkan pada potensi peningkatan penerimaan dari sektor pertambangan. Pemerintah daerah turut menjajaki kemungkinan pengembangan investasi serta penyertaan modal melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Danial menegaskan, rencana pengembangan sumber pendapatan baru tersebut perlu disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kelayakan usaha, dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Konsultasi tersebut diharapkan memperkuat landasan kebijakan Pemerintah Provinsi Gorontalo, dalam mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah secara berkelanjutan,” timpalnya menutup.
Ia juga menjelaskan bahwa peluang kerja sama investasi maupun penyertaan modal BUMD menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan, khususnya dari sektor pertambangan.
“Selain itu, turut dibahas strategi optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pertambangan, termasuk peluang pengembangan kerja sama investasi daerah atau penyertaan modal melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan tetap memperhatikan aspek kelayakan usaha, kemampuan keuangan daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” terang Danial.
Melalui konsultasi dengan Kemendagri dan koordinasi bersama Kejati Gorontalo, pemerintah provinsi berharap pengelolaan pendapatan daerah memiliki dasar regulasi yang lebih kuat. Langkah ini juga diharapkan dapat mendorong pengembangan sumber penerimaan baru secara berkelanjutan.
