Formula Upah dalam UU Ketenagakerjaan Disorot, Arif Novianto Ungkap Risiko Kesenjangan
BeritaTop.id - Pengamat ketenagakerjaan Arif Novianto menilai formula penetapan upah dalam Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru masih berpotensi mempertahankan kesenjangan upah minimum antardaerah. Meski kebutuhan hidup layak (KHL) telah dimasukkan sebagai salah satu pertimbangan, perhitungan kenaikan upah tetap mengacu pada pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.
Arif menjelaskan, aturan pengupahan yang baru memang memuat sejumlah perubahan dibandingkan ketentuan sebelumnya. Salah satunya adalah penambahan aspek KHL yang pengukurannya mencakup wilayah provinsi hingga kabupaten dan kota.
"Dalam UU baru, formula pengupahan masih menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dengan rentang 0,5 sampai 1. Memang ada tambahan pertimbangan kebutuhan hidup layak (KHL), bahkan pengukuran KHL diarahkan sampai tingkat provinsi dan kabupaten/kota," ucap dia ketika dihubungi Kompas.com, Sabtu (14/11/2026).
Namun, menurut Arif, penentuan besaran kenaikan upah masih sangat dipengaruhi kondisi ekonomi dan tingkat produktivitas setiap daerah. Pendekatan tersebut dinilai dapat membuat perbedaan upah antarwilayah terus berlangsung.
Ia mencontohkan kesenjangan antara upah di Yogyakarta yang berada di sekitar Rp 2,4 juta dan Jakarta yang mencapai Rp 5,7 juta. Padahal, menurutnya, selisih biaya hidup di kedua wilayah tersebut tidak sebesar perbedaan nominal upahnya.
"Persoalannya, kalau pertimbangan menekankan kondisi ekonomi daerah, ada risiko ketimpangan upah antardaerah terus direproduksi. Misalnya, sekarang antara upah di Yogya yang hanya Rp 2,4 juta, bandingkan dengan Jakarta yang Rp 5,7 juta, dua kali lipat lebih, padahal biaya hidup tidak terlalu terpaut jauh," sambung dia.
Arif berpandangan bahwa perbedaan tingkat upah tidak selalu sebanding dengan kebutuhan pekerja. Buruh di daerah dengan upah minimum lebih kecil tetap harus mengalokasikan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar, mulai dari makanan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, hingga pengeluaran harian.
Karena itu, ia menilai kebijakan pengupahan perlu memperhatikan pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial, bukan hanya mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi wilayah maupun kemampuan perusahaan. Ia juga mengingatkan agar tingkat upah yang rendah tidak terus digunakan sebagai daya tarik investasi dengan mengabaikan perlindungan pekerja.
"Karena itu, penguatan basis KHL, transparansi perhitungan, dan keterlibatan serikat buruh dalam dewan pengupahan menjadi sangat penting," tutur dia.
Selain mendorong penguatan KHL, Arif menekankan perlunya keterlibatan serikat pekerja dalam proses penetapan upah minimum. Menurutnya, upah minimum harus ditempatkan sebagai batas perlindungan bagi pekerja, bukan menjadi standar pembayaran yang diterapkan secara seragam kepada seluruh karyawan tanpa mempertimbangkan masa kerja, pengalaman, maupun kompetensi.
DPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada Oktober 2026
Sebagai latar belakang, DPR RI mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru pada Selasa (6/10/2026). Pengesahan tersebut merupakan bagian dari proses revisi setelah serikat buruh menggugat sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang diterbitkan pada 2023.
Sebelumnya, serikat buruh membawa gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena menilai beberapa ketentuan dalam UU Cipta Kerja merugikan pekerja. MK kemudian mengabulkan gugatan tersebut dan meminta DPR bersama pemerintah melakukan perbaikan terhadap regulasi ketenagakerjaan.
Revisi undang-undang itu ditargetkan rampung paling lambat Oktober 2026. Regulasi yang akhirnya disahkan tersebut memuat 23 bab dan 313 pasal.
Pengesahan aturan baru ini kembali membuka pembahasan mengenai sistem pengupahan, perlindungan tenaga kerja, serta upaya pemerataan kesejahteraan pekerja di berbagai daerah.
