Inflasi Oktober 2026 Turun Jadi 3,23 Persen, Harga Pangan Naik 5,81 Persen
BeritaTop.id - Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Oktober 2026 tercatat sebesar 3,23 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi September 2026 sebesar 3,28 persen dan masih berada dalam rentang sasaran nasional 2,5±1 persen. Meski demikian, kenaikan harga pangan tetap perlu diwaspadai karena berpotensi membebani pengeluaran rumah tangga, terutama masyarakat berpendapatan rendah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan Bank Indonesia (BI) pada 2 November 2026, inflasi bulanan (month-to-month/mtm) pada Oktober mencapai 0,22 persen. BI menilai perkembangan tersebut mencerminkan terjaganya stabilitas harga melalui koordinasi pengendalian inflasi antara bank sentral dan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Namun, inflasi yang masih berada dalam sasaran tidak berarti harga barang dan jasa mengalami penurunan. Kenaikan harga kebutuhan sehari-hari tetap dapat meningkatkan beban rumah tangga, khususnya ketika pertumbuhan pendapatan tidak mampu mengimbangi kenaikan pengeluaran.
Inflasi Pangan Secara Tahunan Naik Menjadi 5,81 Persen
Perkembangan inflasi Oktober 2026 menunjukkan tekanan harga yang berbeda pada setiap kelompok pengeluaran. BI mencatat inflasi inti sebesar 0,12 persen secara bulanan dan 2,56 persen secara tahunan. Angka tersebut menunjukkan tekanan harga inti masih relatif terkendali.
Sementara itu, kelompok harga pangan bergejolak (volatile food) mengalami inflasi bulanan sebesar 0,77 persen. Angka tersebut melambat dibandingkan September 2026 yang mencapai 1,46 persen. Kendati demikian, secara tahunan inflasi kelompok pangan justru meningkat dari 5,03 persen menjadi 5,81 persen.
Pada kelompok harga yang diatur pemerintah (administered prices), inflasi tercatat sebesar 0,09 persen secara bulanan dan 3,24 persen secara tahunan. Salah satu faktor yang memengaruhi kelompok ini adalah tarif angkutan udara, seiring penerapan fuel surcharge sebesar 40 persen untuk penerbangan domestik kelas ekonomi.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa tekanan biaya hidup masyarakat tidak hanya berasal dari harga bahan pangan. Biaya transportasi dan kebutuhan lainnya juga dapat memengaruhi pengeluaran rumah tangga.
Dampak kenaikan harga pun tidak dirasakan secara merata. Masyarakat berpendapatan rendah cenderung menggunakan bagian pendapatan yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan makanan dan kebutuhan pokok. Akibatnya, kenaikan harga pangan berpotensi memberikan tekanan lebih berat terhadap kelompok tersebut.
Karena itu, pengendalian inflasi perlu dibarengi kebijakan yang menjaga ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pokok agar daya beli masyarakat tetap terpelihara.
BI dan Pemerintah Perkuat Koordinasi Pengendalian Inflasi
Pengendalian inflasi membutuhkan kerja sama lintas sektor karena perubahan harga tidak hanya dipengaruhi oleh permintaan dan kebijakan moneter. Ketersediaan bahan baku, kapasitas produksi, distribusi, kondisi cuaca, biaya transportasi, hingga perkembangan harga komoditas global turut memengaruhi harga barang dan jasa.
Koordinasi antara BI dan pemerintah dilakukan melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Sinergi tersebut juga diperkuat melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Kerja sama ini menjadi penting untuk mengantisipasi gejolak harga pangan. Penurunan produksi di suatu wilayah dapat mengurangi pasokan di pasar dan mendorong kenaikan harga. Selain itu, cuaca ekstrem, termasuk potensi El Niño, dapat memengaruhi produksi dan ketersediaan berbagai komoditas pangan.
Dalam menghadapi risiko tersebut, kebijakan moneter BI perlu didukung langkah pemerintah dalam memperkuat pasokan. Pemerintah pusat dan daerah memiliki peran menjaga kelancaran distribusi, memastikan ketersediaan pangan strategis, memperluas kerja sama antardaerah, serta mengantisipasi gangguan produksi.
Pembagian peran ini diperlukan karena kebijakan moneter berfungsi menjaga stabilitas permintaan dan ekspektasi inflasi. Sementara itu, pemerintah berperan memastikan pasokan barang tetap tersedia sehingga kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dengan harga terjangkau.
BI Proyeksikan Inflasi 2026 dan 2027 Tetap dalam Sasaran
Bank Indonesia memperkirakan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1 persen pada 2026 dan 2027. Untuk mendukung proyeksi tersebut, konsistensi kebijakan stabilitas moneter serta koordinasi dengan pemerintah perlu terus dipertahankan.
Keberhasilan pengendalian inflasi pada akhirnya tidak hanya diukur berdasarkan angka statistik. Masyarakat juga perlu merasakan stabilitas harga melalui ketersediaan barang, distribusi yang lancar, dan harga kebutuhan sehari-hari yang terjangkau.
Oleh karena itu, sinergi BI, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat. Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga inflasi tetap dalam sasaran, melindungi daya beli masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
