Rabu, 18 Nov 2026 NasionalDaerahEkonomiOlahragaHiburan
Breaking
Beranda › Daerah
Daerah

Pemkab Morowali dan Pemprov Sulteng Awasi Empat Sektor Pajak untuk Dongkrak PAD

✍️ Rangga Pratama 🕒 17 Nov 2026 👁️ 1x dibaca
Perkuat Sinergi Optimalisasi PAD, Pemkab Morowali – Pemprov Sulawesi Tengah Gelar Rakor Satgas Daerah
Perkuat Sinergi Optimalisasi PAD, Pemkab Morowali – Pemprov Sulawesi Tengah Gelar Rakor Satgas Daerah Foto: Istimewa

BeritaTop.id - Pemerintah Kabupaten Morowali bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah meningkatkan koordinasi untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor investasi dan industri. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperkuat pendataan serta pengawasan terhadap potensi pajak daerah.

Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Optimalisasi Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026. Pertemuan digelar di Aula Kantor Bupati Morowali, Kompleks Perkantoran Fonuasingko, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Senin (16/11/2026).

Ketua Tim Satgas Terpadu yang juga Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Tengah, Andi Irman, mengatakan pembentukan Satgas melalui keputusan Gubernur Sulawesi Tengah menjadi langkah untuk menggali potensi penerimaan pajak yang belum optimal.

Menurutnya, Satgas menjalankan sejumlah kegiatan, mulai dari pendataan, pengawasan, pemeriksaan, hingga penagihan pajak. Pelaksanaannya melibatkan berbagai perangkat daerah agar pengawasan dapat dilakukan secara terpadu.

"Satgas ini tidak hanya bekerja administratif, tetapi melaksanakan langkah nyata di lapangan melalui kolaborasi lintas perangkat daerah," kata Andi Irman.

Ia menilai peningkatan investasi dan aktivitas industri di Morowali perlu diimbangi dengan pengelolaan penerimaan pajak yang terukur. Optimalisasi tersebut, lanjutnya, harus dijalankan secara transparan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Empat sektor pajak menjadi prioritas pengawasan

Dalam koordinasi tersebut, Satgas Terpadu menetapkan empat kelompok pajak sebagai sasaran prioritas di Morowali. Sektor yang dimaksud mencakup Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Alat Berat (PAB), serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Untuk PAP, kegiatan diarahkan pada pendataan dan verifikasi perusahaan yang memanfaatkan sumber air permukaan bagi kebutuhan operasional.

Sementara itu, pengawasan PBBKB mencakup aktivitas penjualan dan penggunaan bahan bakar minyak (BBM), termasuk kepatuhan pihak yang bertugas memungut pajak tersebut.

Pada sektor PAB, Satgas akan menginventarisasi alat berat yang dimiliki, dikuasai, atau digunakan oleh perusahaan. Adapun untuk PKB dan BBNKB, pendataan menyasar kendaraan operasional perusahaan sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak.

Andi Irman menegaskan, kegiatan Satgas tidak semata-mata berorientasi pada penagihan. Pemerintah daerah juga ingin meningkatkan kesadaran wajib pajak, memberikan kepastian hukum, dan memastikan penerimaan pajak dapat menopang pembangunan.

"Keberhasilan Satgas tidak diukur dari banyaknya rapat atau kunjungan lapangan, tetapi dari hasil nyata, yakni mampu mengidentifikasi potensi yang belum tergarap, menyelesaikan tunggakan, meningkatkan kepatuhan, dan meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah Sulteng," tegasnya.

Pemkab Morowali dorong integrasi data antardaerah

Rapat koordinasi tersebut dibuka oleh Bupati Morowali yang diwakili Asisten III Bidang Administrasi dan Umum, Afridin. Hadir dalam kegiatan itu Kepala Bapenda Kabupaten Morowali Hamlin, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) tingkat provinsi dan kabupaten, serta pimpinan perusahaan dan pelaku usaha.

Dalam sambutannya, Afridin mengapresiasi inisiatif Bapenda Sulawesi Tengah untuk memperkuat optimalisasi penerimaan pajak. Ia menyebut kerja sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten diperlukan agar pendataan serta pengawasan dapat berjalan lebih terarah.

"Pajak daerah merupakan instrumen penting dalam mendukung kapasitas fiskal. Semakin optimal penerimaan pajak, semakin besar kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Afridin juga menyoroti perkembangan investasi, pertambangan, pengolahan mineral, perdagangan, dan jasa di Morowali. Berbagai aktivitas ekonomi tersebut dinilai memiliki potensi yang dapat mendukung peningkatan pendapatan daerah.

Untuk mengoptimalkannya, ia mendorong penguatan empat aspek, yakni integrasi data antara pemerintah provinsi dan kabupaten, peningkatan sinergi antarpemerintahan, edukasi dan pelayanan bagi wajib pajak, serta pemungutan pajak secara adil sesuai regulasi tanpa mengabaikan iklim investasi.

Melalui koordinasi tersebut, pemerintah daerah berharap dapat menyusun langkah kerja yang lebih konkret, menyepakati pembagian tanggung jawab, dan menetapkan rencana tindak lanjut. Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan penerimaan pajak sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi PAD.

RP
Rangga PratamaPemimpin Redaksi
💬

Diskusi

Bagikan pendapat Anda
0 komentar

Lengkapi data kamu

Sekali isi untuk bisa berkomentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait

News Update