KPK Selidiki Dugaan Kebocoran Dokumen Kasus HGB di ATR/BPN
BeritaTop.id - Dewan Pengawas (Dewas) dan Inspektorat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melakukan pemeriksaan internal terkait dugaan kebocoran dokumen penanganan perkara suap yang berkaitan dengan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein membenarkan bahwa kedua unsur pengawas internal tersebut tengah menjalankan pemeriksaan. Proses itu dilakukan untuk memverifikasi dan mengklarifikasi informasi yang muncul selama penanganan perkara.
“Memang betul ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat dan di Dewas,” kata Ahmad Taufik Husein dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).
Ia menerangkan, pemeriksaan berkaitan dengan informasi yang diperoleh ketika KPK melakukan penyelidikan tertutup. Perkara tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
“Verifikasi dan klarifikasi terhadap informasi-informasi yang ditemukan pada saat kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian dinaikkan ke tahap penyidikan di Kementerian ATR/BPN,” ujarnya.
Di sisi lain, KPK memastikan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN tetap berlangsung. Penyidik masih memeriksa sejumlah Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) untuk menelusuri sumber dan aliran dana yang diduga berkaitan dengan pengurusan HGB.
Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah fakta mengenai dugaan aliran uang untuk pengurusan mutasi atau rotasi jabatan di lingkungan ATR/BPN. Dana tersebut juga diduga berkaitan dengan layanan pertanahan, termasuk pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) dan HGB.
“Karena memang ada beberapa fakta yang ditemukan saat ini bahwa uang-uang itu terkait dari pengurusan mutasi atau rotasi di lingkungan ATR/BPN, kemudian ada terkait dengan pengurusan layanan pertanahan baik HGU, HGB yang dilakukan di lingkungan ATR/BPN,” ucap dia.
Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pemeriksaan internal terhadap pegawai terkait dugaan kebocoran dokumen masih berjalan. Pemeriksaan oleh Inspektorat dan Dewas merupakan bagian dari mekanisme pengawasan serta evaluasi internal lembaga.
“Pemeriksaan di internal, baik Inspektorat maupun Dewas masih berproses,” kata Budi saat dihubungi wartawan, Jumat (6/11/2026).
Budi menjelaskan, pemeriksaan tersebut bertujuan memastikan mekanisme pengawasan dan keseimbangan internal atau check and balances berjalan dengan baik. KPK juga ingin memastikan pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi sesuai ketentuan perundang-undangan, standar disiplin, serta kode etik dan perilaku pegawai.
“Sehingga pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi, tidak hanya sesuai dengan ketentuan perundangan, namun juga dilaksanakan sesuai standar disiplin serta kode etik dan perilaku insan komisi,” ujarnya.
Meski pemeriksaan internal masih berlangsung, Budi menegaskan penyidikan perkara dugaan korupsi di Kementerian ATR/BPN tidak terhenti. Penyidik terus mengumpulkan bukti tambahan untuk memperkuat penanganan perkara.
“Penyidik masih terus melengkapi alat bukti tambahan yang diperlukan,” ucap dia.
