Pemkab Gunung Mas Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi 2026, Fokus Pantau Harga Pangan
BeritaTop.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi daerah 2026 yang digelar secara daring pada Senin (16/11/2026). Forum tersebut membahas langkah konkret pemerintah daerah untuk menjaga kestabilan harga dan memastikan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat.
Mewakili Bupati Gunung Mas, Staf Ahli Bupati Salampak Haris menghadiri rapat melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Lantai I Kantor Bupati Gunung Mas. Ia mengikuti kegiatan bersama Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang), Benny Mambang.
Rakor dipimpin Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan diikuti perwakilan pemerintah provinsi, kabupaten, serta kota dari seluruh Indonesia. Sejumlah unsur TNI/Polri dan kementerian maupun lembaga terkait juga hadir, di antaranya Kementerian Pertanian, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Pangan Nasional, Bulog, serta Kantor Staf Presiden.
Dalam arahannya, Tito meminta pemerintah daerah menerapkan langkah pengendalian inflasi secara nyata serta memantau perkembangannya secara berkelanjutan. Pemerintah daerah diminta memberi perhatian terhadap perubahan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok.
Pemantauan rutin dinilai penting untuk mendeteksi potensi kenaikan harga sekaligus memastikan pasokan pangan tetap tersedia. Dengan demikian, gejolak harga diharapkan dapat diantisipasi sebelum berdampak pada daya beli masyarakat.
Agenda rakor juga mencakup pembahasan ketenagakerjaan. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Ketenagakerjaan memaparkan materi mengenai penetapan upah minimum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan tenaga kerja.
Bagi Pemkab Gunung Mas, partisipasi dalam pertemuan ini menjadi sarana koordinasi untuk mengikuti perkembangan harga pangan, menjaga kelancaran distribusi, dan memastikan pasokan kebutuhan pokok di daerah tetap terjaga.
Pemkab Gunung Mas menyatakan akan memperkuat koordinasi dengan instansi terkait agar upaya pengendalian inflasi dapat dilaksanakan secara optimal. Langkah tersebut diarahkan untuk mengantisipasi kenaikan harga, menjaga stabilitas ekonomi daerah, dan mempertahankan daya beli masyarakat.
