MPR Punya Waktu 60 Hari Pilih Pengganti Gibran, Ahmad Muzani Siapkan Tahapan
BeritaTop.id - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI memiliki batas waktu paling lama 60 hari untuk menyelenggarakan sidang pemilihan Wakil Presiden definitif setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut ketentuan tersebut mengacu pada konstitusi.
"Kita, menurut Konstitusi, punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Mas Gibran," ujar Muzani kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Muzani mengatakan MPR mulai menyiapkan tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden. Ia berharap proses tersebut dapat berjalan lancar dengan dukungan masyarakat.
"Sejak sekarang, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut," lanjutnya.
Ia juga meminta dukungan masyarakat agar proses pengisian jabatan Wakil Presiden dapat berlangsung sesuai mekanisme ketatanegaraan.
"Kami mohon doa, dukungan dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia agar proses demokratisasi ini bisa berjalan dengan baik dan peristiwa ini menjadi praktik ketatanegaraan baru bagi kita," kata Muzani.
Sebelumnya, Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 20 menit.
Menurut Muzani, Gibran juga telah menyampaikan surat pengunduran diri yang sama kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
Dalam pertemuan itu, Gibran meminta pimpinan MPR segera menindaklanjuti surat pengunduran dirinya. Menanggapi permintaan tersebut, pimpinan MPR berencana menggelar rapat pimpinan untuk membahas langkah selanjutnya.
Setelah rapat pimpinan, MPR akan melanjutkan pembahasan melalui rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi-fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Forum tersebut akan membahas tahapan berikutnya dalam proses pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran.
Mekanisme Pengisian Jabatan Wakil Presiden
Ketentuan mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Aturan tersebut menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, proses selanjutnya akan melibatkan Presiden untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden, sebelum MPR menentukan satu orang melalui sidang sesuai ketentuan konstitusi.
