DPRD Ngawi Bahas Empat Ranperda, Fokus pada Pajak hingga Infrastruktur Telekomunikasi
BeritaTop.id - DPRD Kabupaten Ngawi mulai membahas empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam rapat paripurna yang digelar di Aula DPRD Kabupaten Ngawi, Rabu (11/11/2026). Rancangan regulasi tersebut mencakup sektor pajak dan retribusi daerah, penataan perangkat daerah, sanitasi berbasis masyarakat, serta infrastruktur pasif telekomunikasi.
Rapat paripurna tersebut memiliki dua agenda utama, yakni penyampaian penjelasan Bupati Ngawi atas Ranperda yang diajukan pihak eksekutif dan penyampaian tanggapan dari fraksi-fraksi DPRD.
Empat rancangan peraturan yang masuk dalam pembahasan meliputi perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi, Ranperda tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, serta Ranperda tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
Dari sisi pengelolaan pemerintahan, perubahan aturan pajak dan retribusi daerah berkaitan dengan upaya pengelolaan pendapatan daerah. Sementara itu, penyesuaian susunan perangkat daerah diarahkan untuk mewujudkan kelembagaan pemerintahan yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan daerah.
Pada sektor kesehatan lingkungan, Ranperda tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat diharapkan menjadi dasar untuk mendorong perilaku hidup bersih dan sehat. Adapun rancangan aturan mengenai infrastruktur pasif telekomunikasi ditujukan untuk menata sarana pendukung jaringan agar pembangunan infrastruktur telekomunikasi berlangsung lebih tertib dan terkoordinasi.
Setelah Bupati menyampaikan penjelasan, masing-masing fraksi DPRD memberikan tanggapan terhadap materi rancangan regulasi tersebut. Tahapan ini menjadi ruang bagi legislatif untuk menyampaikan pandangan, masukan, dan catatan sebelum pembahasan dilanjutkan bersama pihak eksekutif.
Rapat paripurna turut dihadiri Sekretaris Kecamatan Bringin, Wurianto Saksomo. Kehadirannya mencerminkan partisipasi jajaran pemerintah kecamatan dalam mengikuti perkembangan pembahasan kebijakan di tingkat Kabupaten Ngawi.
Pemahaman terhadap arah kebijakan daerah menjadi salah satu hal penting bagi pemerintah kecamatan. Dengan demikian, pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan diharapkan dapat berjalan selaras dengan ketentuan yang berlaku.
Melalui pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif, keempat Ranperda tersebut diharapkan menghasilkan regulasi yang tepat sasaran, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Ngawi.
