BPS Apresiasi Jember Tuntaskan Verifikasi Data Desil 1 dan 2, Jadi Contoh Daerah Lain
BeritaTop.id - Badan Pusat Statistik (BPS) RI mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember dalam menyelesaikan verifikasi dan validasi (verval) data Desil 1 dan Desil 2. Upaya tersebut dinilai sebagai praktik baik yang dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain dalam meningkatkan akurasi data kesejahteraan masyarakat.
Apresiasi itu disampaikan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti saat menerima kunjungan kerja Bupati Jember Muhammad Fawait atau Gus Fawait di Kantor BPS RI, Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Amalia menilai keterlibatan aktif kepala daerah sangat penting dalam memastikan ketepatan data kependudukan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Menurutnya, data yang berkaitan langsung dengan kondisi manusia memiliki tingkat sensitivitas lebih tinggi sehingga membutuhkan kolaborasi erat antarlembaga.
"Ini adalah contoh yang sangat bagus. Kepedulian kepala daerah menjadi hal yang penting untuk meningkatkan akurasi data manusia, yang tingkat sensitivitasnya lebih tinggi dan membutuhkan kolaborasi erat," ujar Amalia dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (31/10/2026).
Ia menyebut keberhasilan Jember memperbarui data Desil 1 dan Desil 2 menunjukkan pentingnya sinergi pemerintah daerah dengan BPS untuk membangun basis data yang lebih akurat.
Data Desil 1 dan 2 terintegrasi ke DTKS versi 4
Dalam pertemuan tersebut, Amalia menjelaskan bahwa data Desil 1 dan Desil 2 yang telah diperbarui Pemkab Jember kini terintegrasi ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) versi 4.
Selanjutnya, BPS mendorong Pemkab Jember melanjutkan verifikasi dan validasi data Desil 3 serta Desil 4 dengan mengacu pada basis data DTKS versi terbaru, bukan lagi data versi sebelumnya.
Penataan data hingga Desil 4 dan Desil 5 juga dinilai penting agar penyaluran berbagai program bantuan sosial (bansos), termasuk bantuan pangan, dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
BPS berharap proses pemutakhiran data di Jember terus berlanjut. Dengan data yang lebih akurat, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial sekaligus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan.
Pemkab Jember siapkan intervensi bagi kelompok rentan
Bupati Jember Gus Fawait mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen memperbarui data kependudukan dan kemiskinan agar program serta alokasi anggaran bagi masyarakat rentan dapat tepat sasaran.
Menurutnya, akurasi data menjadi dasar penting dalam menyusun kebijakan penanggulangan kemiskinan. Pemkab Jember tidak hanya berfokus membantu masyarakat yang sudah berada dalam kondisi miskin, tetapi juga berupaya mencegah kelompok rentan agar tidak jatuh ke bawah garis kemiskinan.
"Kami sangat serius untuk urusan pendataan ini. Kami menyiapkan berbagai program dan alokasi anggaran yang fokus untuk mengantisipasi agar warga yang berada di luar garis kemiskinan tidak jatuh masuk ke dalam jurang kemiskinan," ujar Gus Fawait.
Ia menjelaskan, persoalan kesehatan menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong keluarga rentan jatuh miskin. Ketika kepala keluarga atau anggota keluarga mengalami sakit keras, kondisi ekonomi rumah tangga berpotensi terganggu.
Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Pemkab Jember menyiapkan sejumlah skenario intervensi di bidang kesehatan. Pemerintah daerah juga memperkuat pengawasan distribusi bansos secara berjenjang.
Selain itu, data Desil 1 dan Desil 2 telah diserahkan dan dikoordinasikan dengan BPS pusat sebagai bagian dari upaya memastikan ketepatan basis data penerima bantuan.
Pemutakhiran data kependudukan juga mencakup pencatatan kematian. Pemkab Jember berkoordinasi dengan camat dan kepala desa untuk memastikan penerbitan akta kematian didasarkan pada informasi yang valid sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam basis data penduduk.
Evaluasi program mengacu pada indikator BPS
Gus Fawait menegaskan bahwa Pemkab Jember akan menggunakan indikator BPS untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan.
Evaluasi tersebut mencakup dampak program terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Hasil evaluasi akan menjadi dasar untuk menentukan kelanjutan program. Kebijakan yang terbukti efektif dapat diteruskan, sedangkan program yang belum memberikan hasil optimal akan diperbaiki atau diganti.
"Hasil evaluasi dari BPS ini nantinya akan menjadi dasar bagi kami untuk melanjutkan, merevisi, atau bahkan mengganti program-program yang ada di Kabupaten Jember agar benar-benar selaras dengan visi besar Presiden dalam mengentaskan kemiskinan," tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Amalia juga mengapresiasi perkembangan ekonomi Kabupaten Jember. Ia menilai daerah tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mengupayakan penurunan kemiskinan.
"Jember ini top, tak hanya fokus pada satu tujuan. Pertumbuhan ekonomi kenceng, penurunan kemiskinan juga digenjot," ujar Amalia.
Ke depan, Pemkab Jember berharap penguatan sinergi dengan pemerintah pusat dan BPS dapat mendukung berbagai agenda pembangunan. Sejumlah sektor yang menjadi perhatian antara lain optimalisasi lahan, perbaikan infrastruktur irigasi, revitalisasi fasilitas kesehatan, serta peningkatan mutu pendidikan.
Pemkab Jember optimistis penguatan basis data dan evaluasi kebijakan berbasis indikator dapat membuat program pembangunan serta perlindungan sosial berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
