Rapat Paripurna DPR 10 November 2026 Penuhi Kuorum, 414 Anggota Tercatat
BeritaTop.id - Rapat Paripurna DPR RI ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 pada Selasa (10/11/2026) dinyatakan memenuhi kuorum. Total anggota yang tercatat hadir dan mengajukan izin mencapai 414 orang, terdiri dari 403 anggota yang menandatangani daftar hadir dan 11 anggota yang menyampaikan izin.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan data tersebut saat membuka rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Pengumuman jumlah kehadiran itu disambut tepuk tangan anggota DPR yang berada di ruang sidang.
"Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI daftar hadir pada Pembukaan rapat DPR RI hari ini telah ditandangani oleh 403 anggota," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (10/11/2026).
Ia kemudian menjelaskan terdapat 11 anggota lainnya yang mengajukan izin. Dengan penambahan jumlah tersebut, total anggota yang tercatat mencapai 414 orang.
" Dengan demikian kuorum telah tercapai dan dengan mengucap Bismillahirahmanirahim perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka [Rapat Paripurna DPR] RI ke-11 Masa Persidangan II tahun sidang 2026-2027, Selasa 10 November 2026 kami nyatakan terbuka dan terbuka untuk umum," ucapnya.
Agenda pembukaan masa persidangan
Rapat paripurna dimulai pada pukul 10.30 WIB dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Agenda utama sidang tersebut adalah mendengarkan pidato Puan Maharani dalam rangka pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.
Setelah agenda paripurna, sejumlah alat kelengkapan dewan (AKD) telah menjadwalkan pembahasan berbagai isu legislasi.
Komisi V DPR, misalnya, mengagendakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada pukul 13.00 WIB. Pertemuan tersebut melibatkan Rektor Institut Teknologi Bandung, Rektor Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, serta Rektor Universitas Gadjah Mada melalui Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral UGM).
Pembahasan difokuskan pada konsultasi publik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Komisi III bahas RUU Perampasan Aset
Sementara itu, Komisi III DPR menjadwalkan RDPU pada pukul 15.00 WIB bersama Dr. Suhardi Sumomuljono dan Prof. Marjan Miharja. Agenda pertemuan tersebut untuk memperoleh masukan terkait RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.
Pada pukul 16.30 WIB, Komisi III juga menjadwalkan rapat panitia kerja (Panja) untuk membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.
Dengan demikian, agenda DPR pada hari pembukaan masa persidangan tidak hanya mencakup sidang paripurna, tetapi juga konsultasi publik dan pembahasan lanjutan sejumlah rancangan undang-undang.
