Kemensos Minta Tambahan Anggaran Rp22,49 Triliun, Bansos dan Sekolah Rakyat Jadi Sorotan
BERITATOP - Kementerian Sosial (Kemensos) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp22,49 triliun untuk tahun 2027 guna memastikan berbagai program prioritas, termasuk bantuan sosial (bansos) dan Sekolah Rakyat, dapat berjalan optimal.
Usulan tersebut disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI pada Rabu (10/6/2026).
"Izin pimpinan, ada beberapa catatan yang penting kami kemukakan. Pagu indikatif ini mengandung sembilan keterbatasan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan program," kata Saifullah Yusuf.
Menurutnya, terdapat sejumlah kendala dalam pagu anggaran indikatif 2027. Salah satunya adalah penurunan signifikan anggaran operasional kantor serta keterbatasan dukungan manajemen yang hanya cukup untuk membiayai gaji pegawai dan kebutuhan operasional dasar.
“Yang berikutnya, tidak ada anggaran operasional bansos sama sekali. Anggaran Sekolah Rakyat masih kurang. Anggaran Pemberdayaan Sosial juga belum optimal,” ungkap Saifullah.
Selain itu, Kemensos juga menghadapi keterbatasan pada anggaran perlindungan dan jaminan sosial serta program rehabilitasi sosial.
“Dan tidak ada program pelatihan, dan terbatasnya anggaran pengawasan," jelas Saifullah.
Atas berbagai keterbatasan tersebut, Kemensos berharap mendapatkan dukungan dari Komisi VIII DPR RI agar tambahan anggaran sebesar Rp22,49 triliun dapat disetujui.
"Kami mohon dukungan Komisi VIII untuk memperjuangkan tambahan anggaran ini agar program-program prioritas nasional dapat berjalan optimal," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Saifullah memaparkan bahwa pagu indikatif Kemensos tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp84,71 triliun. Angka tersebut hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2026 yang sebesar Rp84,13 triliun, namun masih jauh di bawah anggaran tahun 2025 yang mencapai Rp112,80 triliun.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri karena Kemensos harus menjalankan berbagai program baru dengan dukungan anggaran yang lebih kecil.
"Artinya selama dua tahun berturut-turut Kementerian Sosial menjalankan mandat yang terus bertambah, adanya Sekolah Rakyat, digitalisasi bansos, kartu usaha afirmatif, dengan anggaran yang 25 persen lebih rendah dibanding tahun 2025," tutur Saifullah.
