Agung Firman Sampurna: Salah Distribusi Kuota Haji Tak Otomatis Rugikan Negara
BeritaTop.id - Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019-2022, Agung Firman Sampurna, menilai ketidaksesuaian pembagian kuota haji tidak serta-merta membuktikan adanya kerugian keuangan negara. Menurutnya, kuota haji bukan aset atau barang milik negara, sehingga persoalan distribusinya perlu dibedakan dari dugaan berkurangnya kekayaan negara.
Pandangan itu disampaikan Agung saat menjadi ahli yang dihadirkan tim kuasa hukum mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam sidang perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan 2023-2024. Persidangan berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
Agung menjelaskan, persoalan pembagian kuota yang tidak sesuai ketentuan lebih berkaitan dengan aspek legalitas dan penggunaan kewenangan administratif. Ia merujuk pada Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mensyaratkan kerugian negara berupa kekurangan uang, surat berharga, atau barang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum.
"Ketidaksesuaian alokasi haji merupakan persoalan legalitas ya. Penggunaan kewenangan administratif bukan kerugian keuangan negara," kata Agung.
Dengan demikian, menurut Agung, dugaan kesalahan administratif dalam distribusi kuota belum cukup untuk menunjukkan kerugian negara apabila tidak ada bukti berkurangnya kekayaan negara. Meski begitu, ia menyatakan dugaan pelanggaran dalam penetapan maupun pembagian kuota tetap harus dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan hukum.
Agung: Kuota haji bukan barang milik negara
Dalam keterangannya, Agung menerangkan bahwa kuota haji merupakan alokasi yang diberikan Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia berdasarkan kesepakatan kedua negara. Pemerintah Indonesia memang berwenang menentukan distribusinya, tetapi kewenangan tersebut tidak menjadikan kuota sebagai aset negara.
"Kuota haji itu bukan aset atau barang milik negara. Saya ulangi, kuota haji bukan aset atau barang milik negara," ujar Agung.
Ia mengaitkan penjelasan tersebut dengan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Ketentuan itu mendefinisikan barang milik negara sebagai barang yang diperoleh melalui pembelian menggunakan APBN atau berasal dari perolehan lain yang sah.
Menurut Agung, kuota haji tidak masuk dalam kategori tersebut karena bukan barang yang diperoleh melalui transaksi ekonomi dan tidak dicatat sebagai aset dalam laporan keuangan pemerintah.
"Kewenangan pemerintah menetapkan dan mendistribusikan kuota merupakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, bukan bukti kepemilikan aset," katanya.
Dana setoran haji disebut sebagai titipan jemaah
Agung juga membedakan status kuota haji dengan kegiatan penyelenggaraan ibadah haji. Ia berpandangan, aktivitas penyelenggaraan haji termasuk dalam lingkup keuangan negara, sedangkan kuotanya tidak dapat disamakan dengan aset negara.
"Bukan kuota hajinya, tetapi kegiatan penyelenggaraan ibadah hajinya yang merupakan lingkup keuangan negara," kata Agung.
Mengenai dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, Agung menyebut dana tersebut merupakan titipan milik jemaah yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Karena itu, ia menilai dana tersebut bukan pendapatan negara.
"Dana setoran ibadah haji merupakan dana titipan. Ya, dana titipan milik jemaah yang dikelola oleh BPKH. Ini penting sekali, ini bukan pendapatan negara," kata Agung.
Ia merujuk pada Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Menurut penjelasannya, ketentuan tersebut mengatur sumber dana setoran biaya penyelenggaraan haji yang berasal dari jemaah dan berstatus sebagai dana titipan.
Dalam laporan keuangan BPKH, Agung menyebut dana itu dicatat sebagai kewajiban atau liabilities, bukan sebagai komponen yang menambah kekayaan negara.
"Untuk dipahami barangkali saya tambahkan penjelasan saya ketika dana itu diterima itu dicatat sebagai kewajiban. Ini laporan keuangan itu akan mencatat itu sebagai liabilities bukan penambah kekayaan itu," ungkapnya.
KPK dakwakan kerugian negara Rp622,09 miliar
Keterangan Agung menjadi bagian dari pembelaan pihak Yaqut dalam menanggapi perhitungan kerugian negara pada perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024.
Dalam perkara tersebut, KPK mendakwa empat orang, yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Ketua Umum Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudhah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.
Jaksa mendalilkan pengelolaan kuota haji tambahan pada 2023-2024 mengakibatkan kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya Rp622,09 miliar. Perhitungan tersebut merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI terkait penghitungan kerugian negara dalam penyelenggaraan ibadah haji 2023-2024 di Kementerian Agama.
Nilai kerugian yang didakwakan itu terdiri atas tiga komponen. Pertama, selisih penerimaan dan pengeluaran Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dalam penyelenggaraan haji 2024 sebesar Rp438,2 miliar.
Kedua, penerimaan PIHK dari penjualan kuota petugas haji khusus pada 2024 senilai Rp39,95 miliar. Ketiga, pembayaran fee percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan pada 2023 dan 2024 sebesar Rp143,92 miliar.
Atas dugaan perbuatan tersebut, para terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Perkara ini masih dalam tahap pembuktian di pengadilan. Pendapat Agung sebagai ahli merupakan keterangan yang diajukan pihak kuasa hukum, sementara dakwaan dan perhitungan kerugian negara merupakan dalil penuntut umum yang akan dinilai hakim bersama seluruh alat bukti sebelum putusan dijatuhkan.
