Rabu, 18 Nov 2026 NasionalDaerahEkonomiOlahragaHiburan
Breaking
Beranda › Daerah
Daerah

Pemkab Sinjai Ajukan Ranperda APBD 2027, Pendapatan Daerah Ditargetkan Rp 977,40 Miliar

✍️ Rangga Pratama 🕒 18 Nov 2026 👁️ 1x dibaca
Pemkab Sinjai Ajukan Ranperda APBD 2027, Pendapatan Ditargetkan Rp 977,40 Miliar
Pemkab Sinjai Ajukan Ranperda APBD 2027, Pendapatan Ditargetkan Rp 977,40 Miliar Foto: Istimewa

BeritaTop.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dengan target pendapatan mencapai lebih dari Rp 977,40 miliar. Sementara itu, total belanja daerah direncanakan sebesar Rp 976,40 miliar lebih, sehingga anggaran daerah tersebut diproyeksikan mencatat surplus sekitar Rp 1 miliar.

Rancangan anggaran tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Sinjai, Dra. Hj. Ratnawati Arif, kepada Ketua DPRD Sinjai, Andi Jusman, dalam rapat paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sinjai, Selasa (17/11/2026).

Dalam penjelasannya di hadapan anggota dewan, Ratnawati memaparkan bahwa pendapatan daerah 2027 disusun dari dua sumber utama. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai Rp 151,06 miliar lebih, sedangkan pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp 826,34 miliar lebih. Adapun kategori lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak memperoleh alokasi atau ditetapkan sebesar nol rupiah.

Dari sisi pengeluaran, Pemkab Sinjai membagi anggaran belanja ke dalam empat kelompok. Belanja operasi mendapatkan porsi terbesar dengan nilai lebih dari Rp 841,06 miliar. Selanjutnya, belanja transfer dialokasikan sebesar Rp 85,58 miliar lebih, belanja modal Rp 46,52 miliar lebih, serta belanja tidak terduga sebesar Rp 3,23 miliar lebih.

Sementara itu, struktur pembiayaan daerah mencakup penerimaan sebesar Rp 8,35 miliar lebih yang diperkirakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2026.

Pada sisi pengeluaran pembiayaan, pemerintah daerah menganggarkan Rp 9,35 miliar lebih. Dana tersebut digunakan untuk pembayaran pokok pinjaman sebesar Rp 8,35 miliar lebih dan penyertaan modal senilai Rp 1 miliar.

Dengan komposisi tersebut, pembiayaan netto tercatat minus Rp 1 miliar. Pemerintah daerah pun merencanakan SiLPA tahun anggaran 2027 berada pada angka nol rupiah.

Dalam kesempatan yang sama, Ratnawati mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah menetapkan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2027. Informasi mengenai alokasi tersebut telah disampaikan melalui Portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan.

Untuk Kabupaten Sinjai, terdapat perubahan komposisi dana transfer. Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik mengalami peningkatan. Sebaliknya, pemerintah pusat tidak lagi mengalokasikan DAK Fisik dan Dana Insentif Fiskal (DIF) untuk tahun anggaran mendatang.

Perubahan tersebut mengharuskan Pemkab Sinjai dan DPRD melakukan penyesuaian terhadap perencanaan anggaran yang sebelumnya telah disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

"Pemerintah Daerah bersama DPRD perlu menyesuaikan kembali arah kebijakan yang telah disepakati dalam KUA-PPAS 2027, baik untuk pendapatan, belanja, maupun pembiayaan, melalui pembahasan RAPBD 2027," ungkapnya.

Ratnawati menjelaskan, penyusunan Ranperda APBD 2027 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah. Regulasi yang menjadi acuan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2027.

Selain itu, rancangan anggaran tersebut diselaraskan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026. Seluruh tahapan penyusunannya juga dilakukan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Bupati Sinjai turut menyampaikan penghargaan kepada DPRD atas dukungan dan koordinasi selama proses perencanaan anggaran. Ia berharap pembahasan RAPBD dapat berlangsung sesuai tahapan sehingga Perda APBD 2027 bisa ditetapkan tepat waktu dengan tetap memperhatikan kualitas pembahasan.

Menurut Ratnawati, penetapan anggaran sesuai jadwal akan memungkinkan pelaksanaan program pembangunan tahun 2027 dimulai lebih awal. Ia juga mengapresiasi keterlibatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Badan Anggaran DPRD, serta seluruh kepala perangkat daerah dalam menyiapkan rancangan tersebut.

Setelah penyerahan dokumen, Ranperda APBD 2027 akan memasuki tahap pembahasan bersama DPRD. Proses tersebut dijadwalkan berlanjut setelah masing-masing fraksi menyampaikan pemandangan umum.

Ketua DPRD Sinjai, Andi Jusman, mengatakan pembahasan RAPBD memiliki peran lebih luas daripada sekadar memenuhi prosedur penyusunan keuangan daerah. Menurutnya, pembahasan tersebut menjadi ruang untuk menentukan kebijakan, menetapkan prioritas, serta merumuskan arah pembangunan Kabupaten Sinjai pada tahun mendatang.

"APBD Tahun Anggaran 2027 tentunya harus diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD kita yang memasuki tahun ketiga serta untuk menjawab berbagai kebutuhan dan tantangan pembangunan yang terus kita hadapi," jelasnya.

Rapat paripurna penyerahan Ranperda APBD 2027 tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Sinjai Andi Mahyanto Mazda, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, staf ahli, para asisten, kepala perangkat daerah, camat, lurah, kepala desa, serta sejumlah undangan lainnya.

RP
Rangga PratamaPemimpin Redaksi
💬

Diskusi

Bagikan pendapat Anda
0 komentar

Lengkapi data kamu

Sekali isi untuk bisa berkomentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait

News Update